Pelaporan keberlanjutan telah muncul sebagai mekanisme kunci untuk akuntabilitas korporat, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka kepada pemangku kepentingan. Usaha kecil dan menengah (UKM), yang mewakili lebih dari 90 persen perusahaan secara global dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menghadapi tantangan unik dalam menerapkan proses pelaporan dan jaminan keberlanjutan yang kuat (OECD, 2017; UNCTAD, 2021). Bagi UKM, jaminan atas laporan keberlanjutan sangat penting untuk memastikan transparansi, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kelangsungan jangka panjang. Transformasi digital memainkan peran yang semakin penting dalam membantu UMKM mencapai dan melaporkan tujuan keberlanjutan UKM, memberikan peluang untuk pengungkapan yang lebih akurat, efisien, dan tepat waktu (Lombardi & Secundo, 2020). Namun, integrasi praktik jaminan keberlanjutan di kalangan UMKM masih kurang berkembang akibat beberapa hambatan utama. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian teknis, dan ketidakhadiran tekanan regulasi yang kuat yang telah mendorong korporasi besar menuju jaminan keberlanjutan (Baumann-Pauly et al., 2013; Testa et al., 2018). Meskipun manfaat teknologi digital seperti blockchain, komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), dan analisis big data jelas terlihat, UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi alat-alat ini untuk pelaporan keberlanjutan. Teknologi-teknologi ini memiliki potensi untuk mempermudah pengumpulan data, meningkatkan akurasi, mengotomatisasi pelaporan, dan memperbaiki jejak audit, sehingga meningkatkan kredibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan ESG (Kokina & Davenport, 2017). Misalnya, blockchain dapat menciptakan catatan yang tidak dapat diubah, mengurangi manipulasi data, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara AI dapat mendeteksi ketidakkonsistenan dan meningkatkan jaminan real-time (Deloitte, 2023; PWC, 2022).

Walaupun teknologi digital berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan pada UMKM, tingkat adopsinya masih belum merata dan sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti tingginya biaya penerapan, ancaman keamanan siber, keterbatasan kemampuan digital, isu privasi data, serta infrastruktur teknologi yang kurang memadai terutama di negara berkembang (Brink & Packmohr, 2023; Appelbaum et al., 2017). Di kawasan tersebut, hambatan struktural seperti akses broadband yang terbatas dan minimnya dukungan institusional semakin memperlebar jurang digital, sehingga membuat UMKM kian sulit mengintegrasikan praktik keberlanjutan berbasis digital (World Bank, 2022; Qureshi et al., 2023).
Penerapan teknologi digital semakin diakui sebagai faktor kunci dalam memastikan pelaporan keberlanjutan di usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam konteks meningkatnya ekspektasi ESG, teknologi digital memberikan UKM kesempatan untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki akurasi data, dan memperkuat akuntabilitas (Bonsón dan Bednárová, 2015; Yadav dkk., 2020). Namun, UMKM menghadapi berbagai hambatan kontekstual—termasuk keterbatasan sumber daya, dukungan institusional yang terbatas, dan kompleksitas teknis—yang memengaruhi kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan sistem digital dalam jaminan keberlanjutan (Chung, 2021). Oleh karena itu, integrasi teknologi ke dalam pelaporan keberlanjutan bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga keharusan strategis dan institusional.
Untuk meningkatkan adopsi teknologi digital dalam pelaporan keberlanjutan di kalangan UMKM, sangat penting untuk menerapkan intervensi yang menargetkan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. UMKM sering menunda atau menolak adopsi teknologi digital karena persepsi tentang kompleksitas, biaya, atau ketidakcocokan dengan kebutuhan pelaporan mereka saat ini. Untuk mengatasi hal ini, penyedia perangkat lunak dan pengembang harus memprioritaskan desain platform pelaporan digital yang intuitif dan ramah pengguna, yang dirancang khusus untuk konteks UMKM. Pemerintah dan asosiasi industri juga dapat berperan penting dengan menyelenggarakan program pelatihan dan kampanye kesadaran yang menghilangkan misteri seputar alat digital, menyoroti nilainya, dan menampilkan kisah sukses UMKM yang mendapat manfaat dari penggunaannya. Intervensi ini dapat mengubah sikap dan meningkatkan kepercayaan diri digital di kalangan pemilik dan manajer UMKM, sehingga mendorong adopsi yang lebih luas dan percaya diri.

Meningkatkan kapasitas digital internal menjadi aspek krusial bagi UMKM agar mampu mengadopsi dan mempertahankan penggunaan teknologi digital dalam proses penjaminan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan mitra pembangunan perlu memberikan dukungan melalui program peningkatan kapasitas yang menitikberatkan pada penguatan keterampilan UMKM dalam analisis data, penguasaan metrik keberlanjutan, serta pengelolaan infrastruktur TI. Ketersediaan layanan cloud yang terjangkau, perangkat pelaporan berbasis kecerdasan buatan (AI), dan platform sumber terbuka juga perlu diperluas guna menekan hambatan biaya dan meningkatkan akses bagi bisnis dengan sumber daya terbatas. Selain itu, penyediaan toolkit dan templat pelaporan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dapat membantu UMKM menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan standar sektor terkait. Dengan memperkuat sumber daya internal yang strategis tersebut, UMKM dapat mengonversi adopsi digital menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.Dukungan institusional sama pentingnya. Badan regulasi harus mengembangkan kerangka kerja pengungkapan keberlanjutan yang standar dan ramah UMKM, yang mengintegrasikan mekanisme digital dan memberikan panduan jelas mengenai harapan terkait jaminan digital. Pendekatan koersif, seperti penerapan kewajiban kepatuhan secara bertahap, apabila dipadukan dengan insentif berupa pengurangan pajak atau program hibah, dapat mendorong UMKM untuk mulai mendigitalisasi proses pelaporan keberlanjutan mereka. Tekanan normatif pun dapat dimaksimalkan melalui kerja sama dengan asosiasi bisnis maupun pemimpin dalam rantai pasok untuk menyebarluaskan praktik terbaik serta standar etika. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat berperan dalam membangun pusat inovasi atau regulatory sandbox yang memungkinkan UMKM menguji dan menyesuaikan solusi digital tanpa menanggung risiko berlebihan. Dengan memperkuat lingkungan institusional seperti ini, UMKM tidak hanya diarahkan tetapi juga mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses transformasi digital pelaporan keberlanjutan.

Referensi

  • OECD (2017), Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level,
  • OECD Publishing, Paris, pp. 1-24, available at: https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-8-EN.pdf
  • OECD (2021), The Digital Transformation of SMEs (OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship), OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/bdb9256a-en.
  • UNCTAD (2021), Reaping the Potential Benefits of the African Continental Free Trade Area for Inclusive Growth, United Nations Conference on Trade and Development, available at: https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2021_en.pdf
  • World Bank (2022), Digitalizing SMEs to Boost Competitiveness, available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099515009292224182/pdf/P17608901a9db 608909f5b02980d48c4e28.pdf
  • Qureshi, K.M., Mewada, B.G., Buniya, M.K. and Qureshi, M.R.N.M. (2023), “Analyzing critical success factors of Lean 4.0 implementation in small and medium enterprises for sustainable manufacturing supply chain for Industry 4.0 using PLS-SEM”, Sustainability, Vol. 15 No. 3, p. 1788.
  • Bonsón, E. and Bednárová, M. (2015), “CSR reporting practices of Eurozone companies”, Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review, Vol. 18 No. 2, pp. 182–193. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.06.002
  • Lombardi, R. and Secundo, G. (2020), “The digital transformation of corporate reporting– a systematic literature review and avenues for future research”, Meditari Accountancy Research, Vol. 29 No. 5, pp. 1179-1208, doi: 10.1108/MEDAR-04-2020-0870.
  • Testa, F., Boiral, O. and Iraldo, F. (2018), “Internalization of environmental practices and institutional complexity: Can stakeholders pressures encourage greenwashing?”, Journal of Business Ethics, Vol. 147 No. 2, pp. 287-307, doi: 10.1007/s10551-015-2960-2.
    PWC (2022), Embracing Sustainable Blockchain Innovation: Understanding the Impacts of Blockchain Technology, available at: https://resources.stellar.org/hubfs/pwc- blockchain-sustainability-report.pdf
  • Deloitte (2023), “Building better futures. 2023 Global Impact Report”, available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/about-deloitte/2023- deloitte-global-impact-report.pdf (accessed 20 April 2025).